Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan teknis pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) atau kadang disebut juga tax amnesty jilid II. Beleid ini akan mulai berlaku 1 Januari 2022.
Sri Mulyani menyebut PPS bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan basis data agar tercapai keadilan.
Wajib pajak (WP) diharapkan tidak lagi menyembunyikan hartanya. Pasalnya, saat ini DJP telah memiliki akses keuangan yang tidak terbatas, Automatic Exchange of Information (AEoI), dan kesepakatan-kesepakatan global dengan negara lain.
Tax amnesty jilid II ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.
PPS dibagi menjadi dua. Pertama, bagi WP yang sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid I namun belum atau kurang dalam pengungkapan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.
Kedua, bagi WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi.
Harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.
Ketentuan dan tarif pajak penghasilan final untuk kedua jenis WP ini pun berbeda-beda.
Tarif bagi yang sudah ikut tax amnesty jilid I:
Pertama, tarif 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Kedua, 8% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Ketiga, 6% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan: dialihkan ke dalam negeri, diinvestasikan ke sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Keempat, 8% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan: dialihkan ke dalam negeri, dan tidak diinvestasikan pada kegiatan sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Kelima, 11% atas harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri.
Sementara Tarif pajak bagi yang belum ikut tax amnesty
Pertama, 12% atas harta bersih yang berada di dalam negeri, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Kedua, 14% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Ketiga, 12% atas harta bersih yang berada di luar negeri, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Keempat, 14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau surat berharga negara.
Kelima, 18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negeri.
#TaxAmnestyJilidII #programpengungkapansukarela
