Kamis 18 Maret 2021 Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, telah melakukan Serah Terima Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti 13 (tiga belas) berkas perkara Tersangka Korporasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bertempat di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Tersangka Korporasi Manajer Investasi tersebut yaitu :
1.     Korporasi PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT;
2.     Korporasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA;
3.     Korporasi PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN;
4.     Korporasi PT. GAP CAPITAL (dahulu PT. GUNA ABADI PERKASA);
5.     Korporasi PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT;
6.     Korporasi PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA;
7.     Korporasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT;
8.     Korporasi PT. CORFINA CAPITAL;
9.     Korporasi PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
10.  Korporasi PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT;
11.  Korporasi PT. MNC ASSET MANAGEMENT;
12.  Korporasi PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI;
13.  Korporasi PT. PAN ARCADIA CAPITAL (dahulu PT. DHAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI)

Kasus posisi para Tersangka Manager Investasi (MI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.     Para Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V, Tersangka VI, Tersangka VII, Tersangka VIII, Tersangka IX, Tersangka X, Tersangka XI, Tersangka XII, dan Tersangka XIII, telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendrisman Rahim selaku Dirut PT. AJS, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS, Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AJS, membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

2.     Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscripton Reksa Dana yang dikelola oleh para Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V, Tersangka VI, Tersangka VII, Tersangka VIII, Tersangka IX, Tersangka X, Tersangka XI, Tersangka XII, dan Tersangka XIII dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi, meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional.

3.     Para Tersangka yaitu Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V, Tersangka VI, Tersangka VII, Tersangka VIII, Tersangka IX, Tersangka X, Tersangka XI, Tersangka XII, dan Tersangka XIII, telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

4.     Para Tersangka yaitu Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V, Tersangka VI, Tersangka VII, Tersangka VIII, Tersangka IX, Tersangka X, Tersangka XI, Tersangka XII, dan Tersangka XIII, membeli saham-saham menjadi underlying Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

Berdasarkan LHP BPKRIKerugian Negara mencapai Rp. 12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh milyar rupiah).

Sedangkan pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para Tersangka Korporasi Manajer Investasi (MI) tersebut yakni :

KESATU:
Primair       : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair    : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:
Primair       : Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidair    : Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Acara tersebut dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (K.3.3.1)

свернуть