PONTIANAK, KOMPAS.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat kordinasi khusus pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diikuti instansi terkait serta kepala daerah dan perwakilan kabupaten-kota yang rentan mengalami karhutla.
Gubernur Sutarmidji menyatakan pencegahan karhutla paling efektif dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Cara tersebut dinilai Midji cukup berhasil mencegah karhutla, beberapa tahun lalu.
Midji menyebut, kebakaran lahan sering terjadi di wilayah perkebunan Kalbar. Dengan sanksi tegas sampai pencabutan izin pada tahun 2020 karhutla di kawasan perkebunan cenderung tidak terjadi.
Midji juga memastikan, sudah menindaklanjuti peraturan membakar lahan dengan maksimal 2 hektare lewat pembuatan perda. Namun, untuk teknis pelaksanaan, Gubernur menyerahkan seluruhnya ke kabupaten-kota.
