BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Sederet pejabat di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kalimantan Selatan dilantik menjadi satuan kerja di bawah sekretariat setelah sebelumnya hanya berstatus ad hoc.
Pelantikan dilakukan secara virtual serempak seluruh Indonesia oleh Kepala Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, pada Senin sore (1/12/2020).
Dari ratusan pejabat Bawaslu se- Indonesia, terdapat 5 pejabat di Kalimantan Selatan, yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, serta 3 orang pejabat di Bawaslu Provinsi.
Kelimanya merupakan bagian dari 52 yang memenuhi syarat dari 81 orang yang dibuka untuk diajukan ke Menpan-RB.
Meski demikian, dengan perubahan jabatan ini Bawaslu memastikan kinerja pengawasan Pilkada tidak akan terganggu karena sementara pejabat yang dilantik akan melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kami berharap walaupun fungsional disamakan dengan staff lainnya, tetapi tugas-tugas mereka tetap menjadi Kasubag yang ada. Nanti setelah penyelenggaraan Pilkada akan diatur ulang terkait tugas-tugasnya agar dalam proses Pilkada tidak merubah struktur yang ada dan tidak bingung dengan tugas baru," terang Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Erna Kasypiah.
Bahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya Kusuma Putra menyebut hal ini justru memperkuat bawasslu sebab akan menegaskan legalitas anggotanya.
"Untuk tahun ini kalsel mendapat 2 kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Dan tahun depan kita akan mengusulkan lagi. Statusnya dari ad hoc akan menjadi satker (satuan kerja), otomatis legalitasnya akan semakin kuat," terang Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya Kusuma Putra.
Kedepan Bawaslu akan mengajukan lebih banyak lagi jajaran staff untuk menjadi pejabat fungsional dan administrator di lingkup Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan.
