BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Dalam acara launching patroli pengawasan PSU dan forum warga yang diselenggarakan di aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, rabu siang (19/5/2021), politik uang masih menjadi pokok pembahasan.
Simbolis peluncuran launching pengawasan kali ini diikuti virtual para pengawas dari daerah psu dan ditandai dengan pemasangan rompi pengawasan kepada Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin.
Komisioner Bawaslu RI, Moch. Afifuddin Menegaskan dalam rentang waktu yang lumayan lama ini, sejumlah potensi pelanggaran pemilu cenderung akan bermunculan.
Sehingga pihaknya berharap, pengawasan terkait hal tersebut agar dilakukan secara massif sebelum psu dilakukan.
Terkhusus di wilayah yang melaksanakan pemilihan ulang yakni di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar, Tapin dan Kota Banjarmasin.
"Konsen kita lebih serius maka kita dorong jajaran di tempat yang ada psu melakukan patroli lebih awal. Ada tiga isu krusial, politik uang dengan segala modus operandinya, politisasi sara dan hoax kemudian netralitas asn," ucap Afifuddin.
Sementara Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, menyatakan pengawasan dilakukan lebih awal sebab masa PSU dianggap sama dengan masa tenang.
"Karena ini dianggap masa tenang sejak awal, jadi kami lebih awal akan paling tidak berkeliling wilayah yang akan laksanakan psu. Kita akan ajak terus mawas untuk menghindari sekecil mungkin adanya pelanggaran di wilayah PSU," terang Erna.
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Kalsel 9 juni mendatang, penyelenggara pengawas Bawaslu Kalsel diharapkan dapat mengatasi pelaksanaan beragam potensi kecurangan dan pelanggaran yang kemungkinan terjadi, khususnya money politik dengan berbagai modus operandi.
