Revisi UU ASN Atur Pengangkatan Honorer jadi PNS Secara Langsung
@ – Tenaga honorer yang tidak masuk dalam ke dalam database BKN pada pendataan non ASN 2022 akan mengalami kerugian besar.
Pasalnya, revisi Undang-Undang ASN (RUU ASN) dalam Pasal 131A ayat (1) menyebutkan tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS secara langsung.
Tentunya, tenaga honorer atau pegawai non ASN yang sudah masuk ke dalam database BKN akan memiliki peluang yang lebih besar untuk diangkat jadi ASN, baik PNS maupun PPPK.
Sementara itu, tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN pada pendataan non ASN 2022, kecil kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN.
Meskipun pemerintah menyatakan pendataan bukan bertujuan untuk mengangkat non ASN menjadi ASN, tetapi peluangnya tetap saja sangat besar.
Terlebih, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, memberikan peluang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung.
Dalam draf revisi UU ASN terdapat satu pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Pasal tersebut disisipkan di antara Pasal 131 dan 132, yakni Pasal 131A.
Pasal 131A ayat (1) menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah sebagai berikut:
58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi pejabat fungsional.
Disebutkan, tenaga honorer yang memiliki SK pengangkatan sampai dengan 15 Januari 2014 diangkat menjadi PNS melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah UU ASN diundangkan
Pada saat UU ASN mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak.
Pembahasan revisi UU ASN di DPR RI sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat I dengan agenda terakhir rapat kerja dengan pemerintah
DPR RI memutuskan pembahasan RUU ASN diperpanjang sampai tahun 2023 mendatang.
Perpanjangan waktu pembahasan revisi UU ASN diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 17 November 2022 lalu.
Sebagaimana diketahui, jumlah honorer hasil pendataan non ASN yang dilakukan pada Juli hingga 30 September 2022 sebanyak 2.421.100.
DPR RI memutuskan pembahasan RUU ASN diperpanjang sampai tahun 2023 mendatang.
Perpanjangan waktu pembahasan revisi UU ASN diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 17 November 2022 lalu.
Sebagaimana diketahui, jumlah honorer hasil pendataan non ASN yang dilakukan pada Juli hingga 30 September 2022 sebanyak 2.421.100.
Setelah dilakukan uji publik, jumlah tenaga honorer berkurang menjadi 2.360.723 orang
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.817.395 honorer telah dilengkapi dengan surat tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan rincian:
THK-II : 129.620
Non ASN : 1.687.775
Jumlah totalnya sebanyak 1.817.395. Sementara 542.328 tenaga honorer belum disertai SPTJM dari PPK.
Tenaga honorer yang belum dilengkapi SPTJM berasal dari 12 instansi pusat dan 108 instansi daerah.
Berikut rincian tenaga honorer yang belum dilengkapi SPTM dari 120 instansi pusat dan daerah:
THK-II : 50.508
Non ASN : 492.820
Adapun jumlah totalnya sebanyak 543.328. Anggota Komisi II DPR RI dari PAN, Guspardi Gaus mengatakan perlu ada ketegasan bagi instansi yang belum menyampaikan SPTJM.
“Kalau enggak ada sanksi, gak ada punishment, capek-capek kita. Dan ini menjadi bola politik. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini,” jelas Guspardi Gaus dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB beberapa waktu lalu.
Guspardi Gaus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tindakan tegas kepada instansi yang belum menyampaikan SPTJM.
Ada 120 instansi pemerintah daerah dan pusat sampai dengan saat ini yang tidak atau belum (menyampaikan SPTJM). Ini pemerintahan saja tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, dalam melakukan pendataan yang ingin dilakukan oleh MenPANRB,” ujarnya.
Ini kan sesuatu yang memiriskan. Oleh karena itu, saya rasa memang perlu ada tindakan tegas juga dari Presiden,” tandas Guspardi.
Demikian informasi mengenai nasib @honorer-yang-dihapus-bkn-usai-finalisasi-pendataan-non-asn-2022-jumlahnya-lumayan-banyak-anda-termasuk/ non ASN 2022 yang dalam hal ini kecil kemungkinan diangkat jadi ASN
#pppk #pendataannonasn #pendaftaranpppk2022
#pendidikan #honorer
#cpns
#ppg
#berita
