Malaysia minta jatah terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru indonesia di kalimantan timur.

Saat ini Indonesia tengah dalam upaya untuk melakukan pemindahan Ibu kota negara.

Dalam pemindahan Ibu kota, tentunya membutuhkan berbagai persiapan yang tak sedikit dan tak singkat tentunya.

Termasuk dana yang dibutuhkan untuk membangun Ibu kota baru yang berlokasi di Pulau Kalimantan tersebut. Nantinya Indonesia akan berganti Ibu kota yang semula DKI Jakarta, akan berubah menjadi Nusantara.

Lantaran nama Nusantara telah dipilih sebagai Ibu kota baru bagi Indonesia kelak nanti.

Berbicara mengenai pemindahan Ibu kota negara, dikutip Zonajakarta.com dari Pikiran Rakyat, menyebut jika Dosen dari Nanyang Technology University (NTU) Profesor Sulfikar Amir memberikan pendapatnya.

Dia mengatakan apabila hendak membangun Ibu kota baru, disebut-sebut jika Indonesia harus meminta bantuan dari negara lain. Pernyataan tersebut disebutkan Sulfikar Amir terkait dengan pembangunan ibu kota Indonesia yang menggunakan pendekatan top down, bukan bottom up.

Pasalnya, sebagian besar pembangunan kota-kota di dunia menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down. Selain itu, tidak adanya pengalaman pemerintah Indonesia dalam membangun suatu kota dengan pendekatan top down, akan membuat proyek tersebut gagal.

Jika pemerintah ingin pembangunan ibu kota baru, dia mengatakan jika Indonesia harus meminta bantuan dari beberapa negara termasuk China.

Hal ini lantaran China dan beberapa negara ini berhasil membangun Ibu kota negara dengan pendekatan Top Down. Adapun beberapa negara yang dimaksud dan bisa dimintakan bantuan yakni China dan UEA.

Hal ini lantaran China dan UEA disebut memiliki. kapasitas untuk melakukan itu secara finansial dan teknologi.

Jika pemerintah ingin pembangunan ibu kota baru Indonesia dengan pendekatan top down berhasil, Sulfikar menyebut harus meminta bantuan dari negara-negara tersebut.

"Artinya, ketika pemerintahan saat ini mau melakukan pendekatan top down untuk membangun sebuah ibu kota baru yang membutuhkan kapital yang sangat besar jumlahnya,

membutuhkan teknologi, dan SDM satu-satunya cara untuk bisa berhasil adalah dengan meminta negara lain melakukan itu," ujar Sulfikar, dikutip dari Pikiran Rakyat.

Ada beberapa alasan kenapa dua tempat itu dipilih untuk menjadi lokasi Ibu Kota baru.

Presiden Jokowi mengungkapkan faktor minimnya risiko bencana seperti banjir gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor merupakan pertimbangan pertama.

Dalam langkah untuk memindahkan Ibu Kota baru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan soal anggaran. Dia menuturkan jika langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota baru ini akan gunakan sebagian dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyebut jika pemindahan Ibu Kota baru ini bagian dari program PEN.

“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya,

jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

Indonesia, berencana memindahkan ibu kota negara tak jauh dari Malaysia, yakni di Kalimantan Timur.

Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Paser Utara yang tidak jauh dari negara tetangga, Malaysia.

Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang tak jauh dari Malaysia memerlukan biaya sebesar Rp500 triliun.

Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20 persen melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru.

Untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahka ibu kota.

Saat Indonesia membangun ibu kota negaranya yang baru, pemerintah Malaysia bak sudah putus urat malunya, justru terang-terangan minta jatah proyek ke Presiden Joko Widodo.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengunjungi pertama kali Presiden Joko Widodo untuk pertama kali pada Rabu, 10 November 2021.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ucapan PM Ismail Sabri yang 'meminta jatah' untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota baru.

Malaysia ingin dilibatkan dalam proyek ambisius pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai pindah 2024.

Sebagai tetangga pulau Kalimantan, PM Ismail Sabri meminta Indonesia memperbolehkan warganya untuk terlibat dalam pembangunan di Kalimantan.

"Karena Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersepadan dengan Malaysia, yaitu Sabah dan Serawak, saya mohon wisatawan, bisnis, dan ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dengan pembangunan di Kalimantan," kata Ismail Asabri dalam konferensi pers di Istana Kepresidendan Bogor, Rabu, 10 November 2021.

свернуть