JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta agar bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat dipercepat pendistribusiannya. Jokowi juga menyadari kendala utama dalam percepatan pendistribusian bansos adalah birokrasi yang berbelit-belit.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembuka rapat kabinet terbatas lewat video Conference pada Selasa 19 Mei 2020.
Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan ada sejumlah lembaga yang memantau untuk mencegah adanya korupsi dana bantuan sosial. Jokowi mengintruksikan untuk sejumlah pihak untuk minta pendampingan KPK dan sejumlah lembaga terkait.
\"Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,\" kata Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya untuk membuat aturan penyaluran bansos sesimpel dan sesederhana mungkin, namun tetap akuntabel. Kalau pun nantinya ada oknum yang mencoba korupsi dengan memanfaatkan celah, maka penegak hukum bisa turun tangan.
\"Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan,\" kata dia.
