KOMPAS.TV - Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan ibu kota negara atau IKN di daerah Kalimantan Timur.
Ada 4 nama calon pemimpin ibu kota baru yang sudah dikantongi oleh Presiden.
Ibu kota negara akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
Sebagai ibu kota negara, provinsi tersebut akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional.
Bentuk pemerintahan provinsi ibu kota negara akan diselenggarakan oleh gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih, Presiden akan mengangkat penjabat gubernur atau pemimpin IKN.
Baca Juga Warga Sekitar Berharap Dilibatkan Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru di [ Ссылка ]
Pasalnya pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah tetapi oleh kepala.
Pada Maret 2021, Presiden mengaku telah mengantongi 4 nama calon pemimpin ibu kota baru tersebut.
Keempat nama yang akan menjadi calon penjabat gubernur IKN adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, hingga Bupati Banyuwangi periode 2016 Azwar Anas.
Pimpinan Otorita IKN ini berkedudukan setingkat menteri dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.
Penjabat gubernur IKN tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta akan menjabat selam 5 tahun.
Baca Juga Pemerintah Secara Bertahap Mulai Lakukan Pemindahan Terakit Ibu Kota Baru Pada 2024 Mendatang! di [ Ссылка ]
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
