Roda perekonomian masyarakat kian terpuruk semenjak pandemi covid-19 melanda. Adanya sejumlah pembatasan kegiatan dengan kebijakan yang terus berubah, berdampak langsung kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus 2021, melalui konfrensi pers Presiden Joko Widodo pada Senin sore.Perpanjangan PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat lantas mengakibatkan tak sedikit masyarakat Indonesia yang berharap pada bantuan sosial dari pemerintah. Terdapat beragam bansos yang telah dialokasikan pemerintah dalam upaya membantu perekonomian masyarakat terdampak. Diantaranya, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dikutip dari laman resmi kementerian sosial, pemerintah telah mengalokasikan BST sebesar Rp. 15,1 Triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat KPM selama Mei-Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp.600 Ribu per KPM. Pemerintah juga telah bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10Kg untuk 10 juta PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai dan 8,8 juta KPM bantuan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Program bansos terbaru Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7,08 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat yang sama sekali baru, dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah. Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu selama Juli-Desember 2021.Kemensos juga akan menyalurkan bantuan beras sebesar 5Kg khusus pekerja di sektor informal terdampak pandemic di Jawad an Bali. Yakni pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dll, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas. Total 2.010 ton beras disiapkan untuk 122 pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing mendapatkan 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.Untuk mendengarkan penjelasan mengenai penyaluran Bansos di masa pandemi ini, dialog Rabu Utama KPC-PEN akan membahasnya dengan Muhadjir Efendi - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Emil Dardak - Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Diah Pitaloka, S.Sos, MSi - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.#kawalbansos

свернуть