TRIBUN-VIDEO.COM - Kasus perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

T Priyanggo Trisaputro JS, SH, MH yang merupakan ketua Young Lawyers Committee DPC Peradi Surakarta menjelaskan pasal-pasal yang mengatur perihal perkara perselingkuhan.

T Priyanggo Trisaputro menyampaikan ada 2 ruang terkait perkara perselingkuhan.

"Yang pertama pada pidananya pasal 284, dimana perselingkuhan yang lebih menjurus pada perzinaan dan ancaman hukumannya paling lama 9 bulan penjara,"

"Kemudian untuk di ruang keperdataan tentunya terkait dengan dasar perceraian, pasal 1 dan pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 dan pasal 77 kompilasi hukum islam, pasal 19 huruf A PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf A kompilasi hukum islam, ini juga mensyaratkan adanya salah satu syarat perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya." ungkap T Priyanggo Trisaputro JS.

Artinya selain dari hukuman pidana ada pasal-pasal yang mengatur atau yang menyebut tentang perzinaan itu sendiri.

Dari sisi agama ada hukum yang mengatur yaitu dengan kompilasi hukum islam.

T Priyanggo Trisaputro menjelaskan hukum KUHP dengan kompilasi hukum islam perihal kasus perselingkuhan ini berbeda ruang, namun saling melengkapi.

Sehingga secara pidana, hukuman bagi pelaku perselingkuhan dikenai pasal 284, tentang perzinahan.

Sedangkan secara perdata, dapat diajukan untuk proses perceraian.

Simak selengkapnya pada video di atas.

свернуть