Peristiwa Serangan Umum 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Adapun penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022.
Lalu, apa yang dimaksud dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret? Bagaimana sejarahnya? Berikut penjelasannya.

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilancarkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Subwehrkreise Yogyakarta dan sekitarnya terhadap tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta. Para pimpinan negara RI ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, sedangkan pimpinan militer yang berhasil menghindar, melanjutkan perjuangan.

Sultan Hamengku Buwono IX kemudian menggagas Serangan Umum 1 Maret setelah mendengar bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB akan bersidang di awal bulan Maret 1949 terkait pertikaian Indonesia-Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengusulkan kepada Jenderal Sudirman agar dilancarkan sebuah serangan umum.

Jenderal Sudirman kemudian menyetujui usul tersebut dan menyarankan Sultan agar berhubungan langsung dengan Komandan Wehrkreise III saat itu, Letkol. Soeharto yang memimpin pelaksanaan serangan di lapangan.
Pada hari Selasa, 1 Maret 1949, sekitar pukul 06.00 pagi, pasukan TNI menyerang Yogyakarta secara serentak. Belanda yang tidak siap menghadapi serangan mendadak ini membuat Yogyakarta berhasil jatuh ke tangan TNI.

Belanda kemudian mengirimkan pasukan bantuan dari Magelang dan Surakarta untuk merebut kembali Yogyakarta. Sempat dihadang oleh gerilyawan republik, pasukan bantuan Belanda dari Magelang dan Surakarta berhasil menerobos dan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 11.00. Pasukan TNI mundur pada pukul 15.00 dan Yogyakarta kembali dikuasai Belanda.

Dalam waktu yang singkat, TNI berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dalam halnya bertentangan dengan klaim Belanda, tentara dan negara Republik Indonesia masih ada. Pada saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret, tiga pengawas United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sedang berada di Yogyakarta, sehingga kabar tentang peristiwa ini sampai di DK PBB dengan segera.

Selain itu, peristiwa ini juga disiarkan langsung oleh pemancar radio AURI di Playen, Gunung Kidul dan pemancar radio RRI di desa Balong, Surakarta. Siaran itu sampai ke stasiun penerima PDRI di Bukittinggi dan Radio Rimba Raya di Aceh, diteruskan ke India hingga sampai ke dunia internasional.

Serangan Umum 1 Maret yang dilancarkan oleh TNI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Peristiwa ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa walaupun Yogyakarta dikuasai dan pimpinan negara ditangkap, Republik Indonesia masih tetap ada dan TNI tidak hancur.

Tanggal 1 Maret kemudian ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk memperingati peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keppres tersebut menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Berikut bunyinya.

KESATU: Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
KEDUA: Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur.

Tujuan penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

свернуть