Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022 menurun. IPK 2022 yang diluncurkan Transparency International pada Selasa (31/1/2023) menunjukkan, Indonesia mendapat skor 34 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Capaian tahun 2022 ini sama dengan skor IPK Indonesia tahun 2014 saat Presiden Joko Widodo menjabat, yakni 34 poin. IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Lalu, bagaimana posisi IPK 2022 Indonesia, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya? Ternyata Indonesia ada di posisi keenam dari 10 negara di ASEAN. Posisi pertama diraih Singapura dengan IPK 83. Lalu, Malaysia 47, disusul Timor Leste dan Vietnam yang memiliki nilai sama, yaitu IPK 42. Di atas Indonesia persis ada Thailand dengan IPK 36. Terakhir di bawah Indonesia yaitu Filipina dengan IPK 33, Laos IPK 31, Kamboja 24, dan Myanmar IPK 23.

Terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya menurun, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan harus ada terobosan guna mengatasi memburuknya IPK. Menurut dia, dalam proses pengadaan oleh pemerintah, banyak politisi yang menjadi pebisnis sehingga terjadi konflik kepentingan.

Sementara itu, menurut Pengajar Universitas Indonesia Faisal Basri, dari IPK terlihat adanya risiko politik yang tinggi sehingga investor tidak mau lama di Indonesia. Ironisnya, investor memilih proyek dengan keuntungan cepat tanpa membangun infrastruktur.

Hal senada diungkap oleh Direktur Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam. Dirinya menyatakan jika rendahnya nilai IPK menjadi pesan bahwa saat ini terjadi kemunduran demokrasi yang diperparah dengan pembayaran ekstra dan suap terkait izin ekspor-impor, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta korupsi di sistem politik.

Adapun pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menegaskan, IPK Indonesia yang kembali ke angka awal saat Presiden Joko Widodo menjabat terjadi karena banyaknya state capture corruption atau korupsi melalui peran negara.

Berdasarkan catatan Transparency International, penurunan skor IPK umumnya terjadi pada negara yang demokrasinya rendah karena ada upaya mencegah atau menekan perbedaan pendapat.

#korupsi
#kpk
#indonesia

=====================================

Simak kumpulan video berita Harian Kompas: [ Ссылка ]

Info langganan harian Kompas & www.kompas.id:
[ Ссылка ]

Subscribe Youtube Harian Kompas: [ Ссылка ]

Ikuti media sosial Harian Kompas

Twitter: [ Ссылка ]
Facebook: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]

свернуть