TRIBUN-VIDEO.COM - Lembaga hukum asal Solo, Jawa Tengah menggugat Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Gugatan ini terkait pelepasan jilbab oleh Paskibraka nasional saat prosesi pengukuhan di IKN, Selasa (13/8/2024).
Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Solo pada Kamis (15/8/2024).
Ketua LP3HI Arif Sahudi mengatakan, gugatan itu dilayangkan bersama Ketua Umum Yayasan Mega Bintang, Boyamin Saiman didampingi anggotanya.
Menurut Arif, pelepasan jilbab Paskibraka nasional oleh BPIP telah melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).
Jokowi selaku presiden juga dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara peringatan HUT RI.
Sehingga, baik Kepala BPIP maupun presiden sama-sama digugat secara hukum.
Arif mengaku heran dengan aturan terbaru ini, karena sejak era reformasi tidak ada larangan berjilbab untuk Paskibraka.
Ia pun menilai, pelepasan jilbab saat pengukuhan kemarin adalah pelanggaran UU HAM yang belum pernah ada dalam sejarah.
"Menurut pendapat kami ini jelas-jelas tindakan melanggar undang-undang HAM dan ini belum pernah dalam sejarah," kata Arif, dikutip dari Tribun Solo, Jumat (16/8/2024).
Adapun dalam gugatan ini, Jokowi dan Yudian diminta menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di media massa.
Selain itu, mereka juga harus membayar ganti rugi Rp 100 juta untuk biaya pemulihan masing-masing Paskibraka dan Rp 100 juta terkait pelepasan jilbab saat pengukuhan.
(Tribun-Video.com)
[ Ссылка ]
Video Editor: Adadilaga Arya P.
