SORONG, KOMPAS.TV - Tim deklarator percepatan Papua Barat Daya tunda aksi demo besar-besaran untuk meminta lengserkan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, dikarenakan gubernur sedang berada di luar daerah.
Padahal sudah sejak rabu (15/03/2023), aparat gabungan TNI POLRI mulai berjaga di seputaran kantor Gubernur Papua Barat Daya, antisipasi masa yang datang dari beberapa titik di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Juru bicara aksi, Yanto Ijie mengatakan, aksi demo akan tetap dilaksanakan menunggu kehadiran gubernur, untuk menyampaikan aspirasi diantaranya permohonan kepada Presiden menghentikan Muhammad Musaad sebagai Penjabat Gubernur, karena dinilai gagal memimpin provinsi yang baru dimekarkan. Salah satunya belum dilantiknya pimpinan organisasi perangkat daeranya yang telah ditunjuk untuk menjalankan tugas, dikarenakan belum memiliki sk resmi, padahal pada provinsi yang sama sudah dilantik pimpinan organisasi perangkat daeranya.
Sementara itu ketua tim Pemekaran Papua Barat Daya, yang juga merupakan mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, menyayangkan akan adanya rencana aksi demo besar-besaran untuk meminta penghentian penjabat gubernur. Hal ini ditakutkan dapat menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total.
Oleh karena diharapkan penjabat gubernur dapat merangkul masyarakat untuk dapat bersama-sama membangun Papua Barat Daya.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
