vp: Nang / Reporter: Izi Hartono
TRIBUNJATIM.COM, SUTOBONDO
Status kepemilikan lahan di kawasan obyek wisata Beach Forest, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, masih belum jelas.
Pasalnya, sampai saat ini pihak pemerintah desa setempat dan perhutani saling mengklaim atas status lahan yang saat ini menjadi kawasan wisata tersebut.
Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki desa, baik itu data kerawangan dan blok, bahwa dipinggir jalan raya setelah badan jalan di Beach Forest itu tertulis jelas sebagai tanah negara (TN).
"Sesuai data di kerawangan desa tertulis tanah ii atau tanah negara," ujar Narwiyoto kepada Surya.
Sebelumnya tanah tersebut, kata Narwiyoto, tanah itu sudah terpetak petak dan dikelola dan ditanami oleh warga Desa Klatakan, karena waktu tanah itu dianggap tidak bertuan.
Namun, lanjutnya pada tahun 2020 kemarin, ada usaha pariwisata yang bekerja sama dengan pihak perhutani. Sehingga banyak warga yang mengadukan ke pihak desa, karena perjanjian kerja sama itu klaim sepihak.
"Tanah TN yang dikelola perhutani itu jelas berbeda, diutara jalan raya Pantura tanah kosong itu juga ada tanah hak milik masyarakat," jelasnya.
Narwiyoto menjelaskan, status tanah mulai dari barat hingg timur dan tanah TN tersebut sudah ada yang dimohon oleh masyarakat.
"Contohnya di sebelah timur Beach Forest, ujungnya tanah TN dan sekarang menjadi hak milik. Bahkan dibagian barat Beach Forest tanah itu di HGU kan. Sehingga nyata di kawasan itu tanah TN, di Beach Forest sama dan kemudian ada klaim perjanjian kerja sama dengan perhutani,"kata Narwiyoto.
Sebelumnya memang tidak ada koordinasi yang baik antara pengelola Beach Forest dengan pemerintah desa, sehingga pihaknya akan melakukan upaya dan mensomasi kepada lembaga lembaga yang berkaitan dengan tanah tersebut.
"Ya kita berkoordinasi la, tapi jika perlu akan mengirim surat ke Presiden, Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan dan termasuk lembaga lain terkait klaim sepihak itu,"
Diceritakan, pada tanggal 17 Agustus 2022 kedatangan tamu dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi dengan surat tugas sebagai penyidik untuk meminta keteranganya pelanggaran pidana yang ada di Beach Forest tersebut.
"Ya sebelumnya dipinggir lautnya itu pohon bakau, tapi kalau dilihat sekarang berkurang. Bahkan sampai sekarang saya yang dimintai keterangan belum tau hasilnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Administratur Perhutani Bondowoso, Andi Andrian mengatakan, pihak perhutani sebagai pengelola dan bukan pemilik lahan dan pemilih lahan itu adalah Kementrian Kehutanan.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010, piha perhutani diberi hak untuk mengelola.
"Jadi kalau itu bukan tanah negara keliru besar, itu tanah negara yang ditunjuk sebagai kawasan hutan," ujar Andi saat bertemu Surya di Mapolres Situbondo.
Saat ditanya ada kedatangan penyidik DLH Propinsi, Andi menjelaskan sudah tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan prosedur.
"Saya heran kenapa menjadi problematika ketika sudah berkembang, dulu waktu tanah kosong pada kemana. Setelah berkembang mulailah ribut, prinsipnya kami hanya ingin mengelola, tanah itu masuk.dikawasan perlindungan karena masuk kawasan tepi pantai. Pengelolaan yang hanya kita lakukan dan bukan penebangan," pungkasnya.
Website [ Ссылка ]
Twitter [ Ссылка ]
Facebook [ Ссылка ]
Instagram [ Ссылка ]
#tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia
