#PendampingDesa
#Mentawai
#tppSumbar
Menjelaskan Perencanaan di Desa Sebelum menetapkan Anggaran.
----------------------------
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
👇👇👇👇👇👇👇
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 29
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 30
Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
pembentukan tim penyusun RKP Desa;
pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa;
penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
penetapan RKP Desa;
perubahan RKP Desa; dan
pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 31
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Pasal 32
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 33
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
kepala Desa selaku pembina;
sekretaris Desa selaku ketua;
ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Pasal 34
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa; dan
penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
