Kericuhan nyaris terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Kota Malang, siang ini (17/4/2019).

Puluhan mahasiswa menggeruduk kantor Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru dan menyatakan protes karena tidak bisa mencoblos hanya dengan bermodalkan KTP elektronik (e-KTP).

Mahasiswa-mahasiswa yang protes tersebut merupakan pendatang dari berbagai daerah lain yang menempuh pendidikan di Kota Malang.

Dalam video yang beredar, mereka menyebut tidak memiliki formulir A5 pindah pilih karena terkendala kesibukan.

"Jadi gini, kesibukan orang kan beda-beda Bang, nggak bisa disama-ratakan," ujar salah satu massa aksi dalam video tersebut.
Para mahasiswa pun sempat ditemui langsung oleh Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Deny Rachmat Bachtiar.

"Ada yang nggak punya A5 dan minta nyoblos hanya pakai KTP elektronik," ujar Deny.

Menurutnya, pihak KPU telah memberikan pengertian pada massa aksi protes.

Saat kegaduhan tersebut berlangsung, jajaran TNI/Polri pun sempat berkumpul di sekitar kantor kelurahan untuk mengamankan situasi.

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang pun datang untuk meredakan massa.

"Sudah selesai, dan kami tegaskan bahwa isu warga pendatang bisa nyoblos hanya pakai KTP itu tidak benar," tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa mengatakan, pemilih yang tidak mengurusi surat pindah pilih atau form A5 memang tidak bisa melakukan pencoblosan.

"Kan sudah difasilitasi KPU sejak tiga bulan sebelum coblosan untuk pindah pilih. Ya tidak ada ruang untuk warga luar kota coblosan di Kota Malang," ujar Alim.

Dia menjelaskan, bagi mahasiswa luar kota yang hanya bermodalkan e-KTP tetap tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Baca selengkapnya di..
[ Ссылка ]

www.malangtimes.com

свернуть