KOMPAS.TV - Mulai 10 Agustus 2021, pemerintah resmi menghapus angka kematian dari indikator penilaian PPKM.
Hal ini karena, akumulasi angka kematian selama beberapa minggu terakhir dianggap tidak valid. Sehingga menimbulkan distorsi terkait penentuan level 4 PPKM.
Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penilaian PPKM. Dikeluarkannya angka kematian disebut karena ada distorsi dan validasi data.
Per 9 Agustus 2021, ada 26 kabupaten kota yang turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3, selama perpanjangan hingga 16 Agustus.
Luhut Binsar Pandjaitan pun menyebut perubahan ini menunjukkan ada perbaikan.
Evaluasi penurunan status level PPKM dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level 4.
Luhut menyebut pemerintah menemukan ada input data yang tidak update, khususnya akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian.
Dihapusnya perhitungan angka kematian, menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dilakukan untuk penyesuaian indikator leveling PPKM dengan pertimbangan validasi data.
Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021, dan disahkan pada 9 Agustus, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 di wilayah Jawa dan Bali.
Pada bagian kedua disebut penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi covid-19. Yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang telah disesuaikan dengan mengeluarkan perhitungan kematian.
Menurut Epidemiolog Indonesia Di Griffith University, Australia, Dicky Budiman, angka kematian tidak bisa dihilangkan sebagai indikator penting dalam pandemi. Kalau datanya tidak akurat atau terlambat inputnya, seharusnya diperbaiki, bukan justru dihilangkan sehingga keputusan yang diambil dengan mengabaikan data itu justru bisa keliru.
