Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad melantik pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kota Depok, Jumat (3/1/2020).
"Iya (ini rotasi terakhir) dan ini arahan dari menteri," ujar Idris seusai melantik ratusan ASN di Gedung Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jumat (3/1/2020).
Untuk posisi di Kelurahan dan Kecamatan, Idris mengatakan pihaknya sudah selesai menempatkan para wakilnya di masing-masing jabatan.
"Para Kasi di Kelurahan yang tadinya kita khawatirkan karena masuk Eselon IV D, juga sudah (terisi). Nanti kita lihat arahan dari pusat seperti apa fungsionalnya," katanya.
Sedangkan untuk posisi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Idris mengaku pihaknya sudah menyiapkan tiga calon pengganti Kepala Disdukcapil yang kini ditempati Misbahul Munir.
Pasalnya, Idris mengatakan pihaknya belum dapat melantik Kepala Disdukcapil lantaran harus menunggu masa pensiun Misbahul Munir.
Dari tiga calon tersebut, Idris memaparkan pihaknya akan memberlakukan sistem lelang jabatan sesuai Peraturan Menteri (Permen) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Bahwa nantinya, dikatakan Idris, semua pejabat di eselon Disdukcapil dilantik atas restu dari menteri dalam hal ini Kemendagri.
"Bahwa di Permen yang baru diperbolehkan melelang jabatan Eselon II yang pensiun, minimal tiga bulan sebelum masa pensiun," tutur Idris.
Sehingga nantinya, setelah pejabat lama pensiun dan proses lelang selesai, akan didapatkan Kepala Disdukcapil yang baru dan langsung dilakukan pelantikan.
Sementara itu, diakui Idris, pelantikan ini merupakan mutasi atau rotasi yang dilakukannya di penghujung jabatannya sebagai Wali Kota Depok.
Sebab, September 2020 mendatang, Depok masuk dalam wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Sesuai instruksi dari Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan bahwa wilayah-wilayah di kawasan Jabar yang akan ikut Pilkada Serentak, untuk tidak melakukan rotasi atau mutasi ASN.
"Larangan ini, terhitung enam bulan sebelum penetapan calon (Pilkada)," ujar Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan di Gedung Sasono Mulyo, Cilodong, Kota Depok, Sabtu (30/11/2019)
Aturan ini dikatakan Abdullah menjadi penting agar tak terjadi unsur politisasi birokrasi khususnya bagi calon incumbent.
Dalam momen Pilkada, Abdullah mengaku selalu saja terjadi irisan dengan kebijakan daerah.
Sehingga pihaknya mengimbau agar birokrasi di daerah tak mengambil peran terhadap pemenangan salah satu calon kandidat.
"Kontestasi ini, harus fair sehingga perlu diantisipasi dalam hal politisasi untuk kepentingan membangun Keterpilihan (salah satu calon) baik pada kalangan ASN maupun Program Pemerintah Daerah," kata Abdullah.
Saat ditanya mengenai adakah muatan politik dibalik rotasi atay mutasi yang dilakukannya ini, Idris memiliki jawaban sendiri.
"Pemerintahan ini kan adalah bagian dari politik, politik pemerintahan namanya, saya tanya, yang Anda maksud denhan politik ini apa?" kata Idris balik bertanya pada wartawan.
Idris berdalih, terlepas dari arahan menteri, semua jabatan di pemerintahan termasuk jabatan menteri adalah bagian dari politik.
"Yang jelas (pelantikan) ini sesuai dan profesional," tegas Idris.
