TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespon kabar yang menghebohkan warganet soal Pulau Widi yang akan dilelang di situs internet.

Pulau Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara dikabarkan masuk dalam sebuah situs lelang asing, Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS).

Lelang akan berlangsung mulai 8 – 14 Desember 2022 mendatang.

"Saya sudah pelajari itu (kabar lelang). Sama dengan yang disampaikan oleh pak Luhut persis," kata Tito saat ditemui di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Mendagri menjelaskan pemerintah setempat pernah melakukan MoU dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) pada 27 Juni 2015.

Tujuan MoU dimaksud adalah dalam upaya membangun dan mengembangkan Kawasan Kepulauan Widi sebagai destinasi Eco Tourism.

"Jadi pulau Widi, kepulauan Widi Halmahera Selatan, itu di tahun 2015 itu ada MoU antara LII yang berpusat di Bali, orang Indonesia, dia kemudian bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Gubernur. Intinya akan mengembangkan kawasan ini sebagai ecotourism," ujarnya.

Sejak penandatanganan MoU Tahun 2015 hingga saat ini Tahun 2022, PT LII belum melakukan aktivitas pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang dijanjikan.

PT LII adalah pengembang kepulauan Widi yang sedang mencari investor.

Izin PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) disebut bakal dievaluasi pemerintah, sehubungan dengan kabar akan dilelangnya Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara pada sebuah situs lelang asing.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan, setelah serangkaian rapat yang digelar lintas lembaga, PT LII diketahui tidak menjalankan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan untuk pengelolaan ekoturisme kawasan tersebut.

Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara pada 29 November 2022 disebut melakukan rapat dengan instansi terkait untuk membahas dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT LII.

"Tindakan sementara pemerintah provinsi melalui Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan membekukan izin sementara," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA kepada wartawan pada Minggu (4/12/2022).

"Nanti, apabila PT LII bisa menunjukan kelayakan atas pemanfaatan lahan maka izin bisa dibuka kembali. Namun, apabila tidak dapat menunjukan kelayakan terhadap pemanfaatan lahan sesuai MoU, maka akan dicabut selamanya," ujarnya lagi.

Safrizal menambahkan, Pemkab Halmahera Selatan akan menyampaikan surat permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Maluku Utara untuk meninjau ulang perizinan yang diterbitkan kepada PT LII, atas komitmennya yang tidak sesuai dengan MoU.

"Yang mana selama 7 tahun belum merealisasikan MoU untuk melakukan investasi di bidang pariwisata bahari," kata Safrizal.

"DPMPTSP Provinsi Maluku Utara segera melakukan proses pencabutan sementara perizinan kepada PT LII. Mengingat, belum ada realisasi kegiatan apapun selama 7 tahun maka sesuai regulasi dapat dilakukan pencabutan," ujarnya melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Respon Soal Lelang Pulau Widi di Situs Lelang Asing Amerika Serikat, [ Ссылка ].
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak

===========

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII", Klik untuk baca: [ Ссылка ].
Penulis : Vitorio Mantalean
Editor : Novianti Setuningsih

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: [ Ссылка ]
iOS: [ Ссылка ]

свернуть