Badan urusan rumah tangga dan Sekretariat Jenderal DPR RI memutuskan tidak melanjutkan proyek pengadaan gorden di 505 rumah dinas anggota DPR senilai Rp43,5 miliar. Riuhnya protes masyarakat yang menilai tingginya anggaran penggantian gorden ini di tengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan pembatalan pengadaan gorden ini.
